Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Harus Diawasi

Sukabumi cakrawala ,” Dalam proyek penyediaan barang dan jasa perlu adanya pengawasan ekstra ketat oleh berbagai kalangan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah berawal dari pembuatan dokumen kerangka acuan kerja (KAK), Dokumen itu memuat latar belakang nama pengadaan barang atau jasa , sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis, hal itu di katakan hadi haryono pemerhati pembangunan
Hadi menuturkan ,” diduga spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikkan harga sehingga anggaran menjadi besar. Jadi diminta agar ada keterbukaan sehingga bisa dimonitor oleh peserta yg mau ikut lelang atau mengerjakan pekerjaan. Sehingga panitia tidak hanya memberikan kesempatan kepada rekanan binaan atau rekanan yg telah di tunjuk. kedua dokumen riwayat harga perkiraan sementara ( HPS) itu juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidak nya suatu pengadaan .
Disisi lain, dokumen tersebut bisa mengungkapkan sumber informasi yang di gunakan pejabat pembuat komitmen ( PPK) dalam penyusunan HPS, disamping itu seringkali HPS di susun berdasarkan informasi harga dari perusahaan yang akan menjadi pemenang tender atau distributor dari semua peserta tender.
Setelah itu , ada standard bidding document ( SBD) yang di keluarkan LKPP) , dukumen itu memuat data kualifikasi pengadaan ,

Berikutnya ada surat penawaran peserta lelang, dokumen kerja kelompok kerja unit layanan pengadaan, hingga berita acara penetapan pemenang tender .
Setelah itu dibuat kontrak kerja dengan pemenang lelang. Kontrak pengadaan juga dibuka agar publik bisa membandingkan harga kontrak dengan harga pasar , sebab seringkali terjadi harga kontrak jauh melebihi hatga pasar.
Di samping itu Hadi menghimbau kepada Masyarakat agar mengetahui terkait pengadaan proyek yang di biayai pemerintah,” masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terdapat dugaan penyimpangan, Salah satunya dengan mengakses situs opentender.net yang menyajikan data-data pengadaan barang, jasa, maupun konstruksi yang melalui proses lelang elektronik, begitupun jikalau ada dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masyarakat berhak melaporkan baik kepada BPK ataupunkepada aparatur hukum baik ke Tipikor, kejaksaan maupun ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( Umem)

Poto ( HADI HARYONO PEMERHATI PEMBANGUNAN )

Related posts

Leave a Comment