LSM Arun Demo Di Kantor Bappenda Kabupaten Bogor

Jakarta, CAKRAWALA Puluhan anggota LSM Advokasi Rakyat Untuk Nusantara ( ARUN) melakukan unjuk rasa pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 10.00 Wib di depan Bappenda Kel. Pakansari kec Cibinong Kab. Bogor.
Koorlap LSM Arun Rahmat Gunawan & Iin Solihin beserta sekitar 30 orang peserta demo. Korlap mengatakan, adapun Orasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Dugaan Penyimpangan ;
a. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pungutan liar, KKN, pungutan pajak BPHTB yang tidak sesuai ketentuan UU nomor 28 tahun 2009, Peraturan Daerah No 15 tahun 2010, Amanat UU dan Perda menyatakan pungutan pajak didasari beberapa ketentuan ada yang dari harga transaksi, NJOP (Nilai Jual Oprasi Pasarl, harga Pasar dan dll.
b. Namun khusus bea perolehan dari BPHTB ditetapkan dengan “Harga transaksi dan jika harga transaksi tidak diketahui maka yang digunakan adalah NJOP”, Namun yang dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Bogor diduga menggunakan harga taksiran/Harga Pasar. Jelas ini merugikan masyarakat karena harga bisa melonjak 2x atau 3x lipat bahkan lebih dari yang seharus nya.
c. Berdasarkan data yang kami miliki dan keterangan beberapa masyarakat ini telah berlangsung sejak tahun 2010 silam.
2. Modus operandi;
a. Mekanisme yang digunakan pihak Bappenda adalah dengan terlebih dahulu masyarakat untuk menyelesaikan urusan pembayaran BPHTB nya sesuai prosedur, setelah diselesaikan administrasi dan pembayaran pajaknya melalui bank pihak bappenda melakukan verifikasi berkas dan lapangan, lalu hasil verifikasi lapangan tersebut menyatakan dan menetapkan terjadi kekurangan pembayaran, dan dikeluarkan lah surat kurang bayar.
b. Diduga hasil dari pembayaran dari kurang bayar itulah yang tidak dimasukkan pada kas negara, dan anehnya lagi dalam pertemuan dengan pihak Bappenda pembayaran
pajak dari kurang bayar itu dapat dinegosiasikan, dalam beberapa kasus yang kami pelajari.
c. Dinyatakan oleh pihak bapendda telah selesai dalam artian antara wajib pajak dan pihak Bappenda telah ada negosiasi dalam Nominal yang harus dibayarkan, Tentunya dalam Hukum Hal tersebut tidak Menghilangkan pelangaran hukum yang terjadi, bahkan memperkuat bahwa peristiwa pelanggaran hukum tersebut Benar terjadi. Dan lucunya pihak Bappenda lewat Kabid BPHTB Menyatakan berlindung pada petunjuk tehnis (Perlu diketahui, peraturan dibawah harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya).
3. Perkiraan Kerugian Masyarakat;
a. Peristiwa ini terjadi diduga sejak tahun 2010 sampai sekarang, jika kita perhatikan di BAPPENDA dalam 1 hari yang transaksi mencapai ratusan.
b. Jika kita hitung dengan sederhana diperkirakan kerugian masyarakat selama ini sebagai berikut :
1). 1 hari x 50 transaksi =50
15 000.000 {nilai variatif berdasar kan data kami, mulai dari nilai jutaan s/d ratusan juta pertransaksi tergantung luas tanah}.
2). Jika di estimasi Minimal
15 juta x 50 750.000.000; x 20 hari kerja/bulan Rp15.000.00o.000;
15 M x 12 bulan Rp 180.000.000.000, Milyar/tahun.
180 M x tRp 3.240.000.000.000, tiga triyun dua ratus empat puluh milyar,
Sungguh Perampokan oknum ASN berjamaah yang luar biasa yang selama ini terjadi.
Menurut Rahmat Gunawan dan IIN Solihin selaku Koorlap LSM ARUN mengatakan, kasus ini rencananya akan dilaporkan ke pihak anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ” Dalam Minggu ini kita berencana mendatangi kantor KPK Kuningan Jakarta Selatan. KPK kami minta untuk menelisik dugaan penyalahgunaan wewenang ini,” tegas Rahmat Gunawan dan IIN Solihin.
Selama kegiatan demo berlangsung situasi aman dan kondusif,” ungkap Koorlap Rahmat Gunawan dan IIN Solihin.
Ketika hal permasalahan tersebut di konfirmasi ke Kepala BAPPENDA Dedi Baktiar tidak berada di kantor dan diterima Staf Umum, Itang dan Saefulloh. ” Apa yang dituduhkan oleh IIN Solihin dari LSM ARUN itu tidak benar dan dibantah oleh Itang dan Saefulloh. Gimana mereka menghitungnya. IIN Solihin sudah melaporkan Bappenda ini ke Ombudsman setahun lalu. Pimpinan kami juga sudah diperiksa hari itu juga oleh petugas Ombudsman datang ke Bappenda. Tapi sayang nya hasil pemeriksaan oleh Ombudsman itu tidak diberitahu. Kasus ini sebenarnya sudah lama. Kami sudah pernah menerima IIN Solihin hingga kami dilaporkannya,” ungkap Itang dan Saefulloh dengan lantang. ( RCHS).

Related posts

Leave a Comment