LSM Arun Akan Laporkan Pejabat Bappenda Kabupaten Bogor kr KPK

Jakarta, CAKRAWALA . Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM- ARUN) (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) yang di komandoi oleh Rahmat Gunawan & Iin Solihin, akan melaporkan Oknum pejabat Bappenda, Kabupaten Bogor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Rahmat Gunawan dan Iin Solihin sebagai Koorlap LSM ARUN menegaskan,dugaan penyimpangan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pungutan liar, KKN, pungutan pajak BPHTB yang tidak sesuai ketentuan UU nomor 28 tahun 2009, Peraturan Daerah No 15 tahun 2010, Amanat UU dan Perda menyatakan pungutan pajak didasari beberapa ketentuan ada yang dari harga transaksi, NJOP (Nilai Jual Oprasi Pasarl, harga Pasar dan dll.
“Namun khusus bea perolehan dari BPHTB ditetapkan dengan Harga Transaksi dan jika harga transaksi tidak diketahui maka yang digunakan adalah NJOP”, tegas Rahmat Gunawan didampingi IIN Solihin.
Sayangnya kata Rahmat Gunawan & IIN Solihin yang dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Bogor diduga menggunakan harga taksiran/harga pasar, jelas ini merugikan masyarakat karena bisa melonjak 2x, 3x lipat bahkan lebih dari yang seharus nya.
Kata Rahmat Gunawan & IIN Solihin menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki dan keterangan beberapa masyarakat ini telah berlangsung diduga sejak tahun 2010 silam. Modus operandi;
Mekanisme yang digunakan Pihak Bappenda adalah dengan terlebih dahulu masyarakat untuk menyelesaikan urusan pembayaran BPHTB nya sesuai prosedur, setelah diselesaikan administrasi dan pembayaran pajaknya melalui bank pihak Bappenda melakukan verifikasi berkas dan lapangan, lalu hasil verifikasi lapangan tersebut menyatakan dan menetapkan terjadi kekurangan pembayaran, dan dikeluarkan lah surat
kurang bayar. Diduga hasil dari pembayaran dari kurang bayar itulah yang tidak dimasukkan pada kas negara, dan anehnya lagi dalam pertemuan dengan pihak Bappenda pembayaran
pajak dari kurang bayar itu dapat dinegosiasikan, dalam beberapa kasus yang kami pelajari.
Dinyatakan oleh pihak Bapendda telah selesai dalam artian antara wajib pajak dan pihak Bappenda telah ada negosiasi dalam Nominal yang harus dibayarkan, Tentunya dalam Hukum Hal tersebut tidak Menghilangkan pelangaran hukum yang terjadi, bahkan memperkuat bahwa peristiwa pelanggaran hukum tersebut Benar terjadi. Dan lucunya pihak Bappenda lewat Kabid BPHTB Menyatakan berlindung pada petunjuk tehnis (Perlu diketahui, peraturan dibawah harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya).
Menurutnya, perkiraan Kerugian Masyarakat peristiwa ini terjadi diduga sejak tahun 2010 sampai sekarang, jika kita perhatikan di BAPPENDA dalam 1 hari yang transaksi mencapai ratusan.
Ditambahkan oleh Rahmat Gunawan dan IIN Solihin, jika kita hitung dengan sederhana diperkirakan kerugian masyarakat selama ini sebagai berikut :
1). 1 hari x 50 transaksi =50
15 000.000 {nilai variatif berdasar kan data kami, mulai dari nilai jutaan s/d ratusan juta pertransaksi tergantung luas tanah}.
2). Jika di estimasi Minimal
15 juta x 50 750.000.000; x 20 hari kerja/bulan Rp15.000.00o.000;
15 M x 12 bulan Rp 180.000.000.000, Milyar/tahun.
180 M x tRp 3.240.000.000.000, tiga triyun dua ratus empat puluh milyar,
Sungguh Perampokan oknum ASN berjamaah yang luar biasa yang selama ini terjadi. Oleh karena itu pihak LSM ARUN meminta kepada KPK untuk menelisik kerugian uang negara tersebut. ( RCHS).

Related posts

Leave a Comment