Pemerintah Desa (Pemdes) Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, menggelar sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2025 dan menyampaikan laporan realisasi APBDes 2024. Acara yang berlangsung di aula kantor Desa Sukadamai, Jumat (11/4/2025), dihadiri perwakilan Camat Cicantayan (diwakili Kasi PMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, tokoh ulama, pemuda, dan masyarakat.

Kepala Desa (Kades) Sukadamai, Rudi Hartono, S.Pd., menjelaskan tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan transparansi pengelolaan anggaran kepada masyarakat. ” Sosialisasi ini meliputi realisasi dan pertanggungjawaban APBDes 2024 serta rencana pembangunan tahun 2025. Dan ini sebagai bentuk transparansi anggaran dan juga bentuk akuntabilitas pemerintahan desa kepada masyarakat, Kecamatan Cicantayan, dan stakeholder lainnya.” Imbuhnya.

Dan beliau juga menjelaskan ” Salah satu fokus APBDes 2025 adalah ketahanan pangan. Sesuai regulasi, minimal 20% anggaran dialokasikan untuk ketahanan pangan, dikelola melalui Koperasi Desa Merah Putih yang sedang dalam tahap pembentukan, dan Pembentukan koperasi ini melibatkan BPD dan lembaga desa lainnya, dengan prioritas merekrut warga yang memiliki kualifikasi manajemen ekonomi. Koperasi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) Sukadamai.” Jelas nya.

“Menyikapi dampak bencana beberapa bulan lalu, Pemdes Sukadamai telah mengalokasikan anggaran dalam APBDes 2025 untuk penanggulangan pasca bencana. Dari 12 titik terdampak (6 longsor, 4 rumah rusak, dan 2 irigasi rusak), Pemdes siap menangani 5 kegiatan prioritas, dan kami Pemdes berharap dukungan APBD Kabupaten untuk penanganan titik-titik terdampak lainnya, terutama yang berada di jalur kabupaten, melalui usulan yang telah diajukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).” Pungkas nya.

Kades Rudi berharap sosialisasi ini membuktikan komitmen Pemdes Sukadamai dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Ia juga berharap usulan intervensi APBD Kabupaten untuk penanganan pasca bencana dapat terealisasi di tahun 2025.(Asep s)