Tasikmalaya, Cakrawalaonline.com

Pengadaan barang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan serius. Berdasarkan penelusuran data E-Katalog 6.0, tercatat sedikitnya lebih dari Rp 19,3 miliar APBD digelontorkan untuk pengadaan TIK, Smartboard, IFP, Chromebook, Laptop, serta Mebel Sekolah Dasar, dengan pola yang dinilai tidak lazim dan berisiko tinggi secara tata kelola.

 Paket Terfragmentasi, Substansi Sama

Alih-alih dikonsolidasikan, pengadaan justru dipecah ke dalam banyak paket berbeda, antara lain:

Pengadaan TIK SD

Pengadaan Peralatan TIK SD

Pengadaan TIK Laptop SD

Pengadaan TIK Chromebook SD

Pengadaan IFP SD

Pengadaan Smartboard SD

Padahal, secara fungsi dan tujuan, seluruh paket tersebut berada dalam satu rumpun kebutuhan yang sama, yakni digitalisasi pembelajaran SD.

“Pemecahan paket seperti ini bukan sekadar teknis, tapi berpotensi mengarah pada pengondisian pengadaan,”

Fakta lain yang mencuat adalah munculnya penyedia yang sama secara berulang pada beberapa paket strategis bernilai miliaran rupiah.

Pola ini memunculkan pertanyaan serius terkait:

Persaingan usaha yang sehat

Objektivitas pemilihan penyedia

Potensi vendor favorit dalam sistem e-katalog

Jika tidak disertai penjelasan terbuka, kondisi ini berpotensi mengarah pada kartel terselubung atau pengadaan yang telah “diarahkan”.

“PAYMENT OUTSIDE SYSTEM”: Alarm Merah Transparansi ,Sorotan paling krusial muncul pada paket:

Pengadaan TIK Chromebook Sekolah Dasar – Rp 1.430.138.650

Status: PAYMENT OUTSIDE SYSTEM

Status ini dinilai sangat berbahaya, karena:

Menghilangkan jejak transaksi digital

Menyulitkan audit keuangan negara

Membuka celah manipulasi pembayaran

Dalam konteks pengadaan pemerintah, pembayaran di luar sistem elektronik resmi merupakan anomali serius yang wajib dijelaskan ke publik.

Ironisnya, sebagian besar paket bernilai besar masih berstatus ON PROCESS, padahal tahun anggaran berjalan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan:

Keterlambatan distribusi ke sekolah

Pekerjaan dikebut akhir tahun

Penurunan mutu barang dan pengawasan

Lonjakan Anggaran Mebel: Tak Seimbang?

Pengadaan mebel SD mencapai lebih dari Rp 7,2 miliar, namun hingga kini belum ada penjelasan terbuka terkait:

Jumlah sekolah penerima

Harga satuan per set

Dasar kebutuhan riil di lapangan

Tanpa data distribusi dan spesifikasi, pengadaan mebel rawan mark-up harga satuan.

Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021

Pasal 6

Pengadaan harus efisien, efektif, transparan, terbuka, dan bersaing.

Potensi pelanggaran:

Pemecahan paket  melanggar efisiensi

Vendor berulang  persaingan semu

Minim transparansi pada payment outside system

Larangan Pemecahan Paket

Pasal 19 ayat (1) huruf b

Dilarang memecah pengadaan untuk menghindari mekanisme tertentu.

Jika terbukti pengadaan TIK sengaja dipisah padahal satu kesatuan fungsi, maka Perbuatan melawan aturan pengadaan terpenuhi.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1)

Keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Payment outside system bertentangan langsung dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18

Setiap pengeluaran negara harus didukung bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembayaran di luar sistem berpotensi:

Tidak tercatat utuh

Menyulitkan pembuktian hukum

UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001

Pasal 3

Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.

Jika terbukti:

Paket dipecah dengan sengaja

Harga tidak wajar

Sistem pembayaran disimpangkan

Unsur Pasal 3 Tipikor berpotensi terpenuhi.

Pengadaan ini:

Tidak bermasalah secara kasat mata

Namun sarat red flag struktural

Berisiko tinggi secara hukum

Layak diaudit menyeluruh oleh Inspektorat, BPK, dan APH

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya terkait:

Pemecahan paket

Dominasi penyedia

Alasan pembayaran di luar sistem.

-A.Rahmat