Tasikmalaya cakrawalaonline.com 

Anggaran honorarium kegiatan di lingkungan Bagian Umum Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2025 menjadi sorotan.

Berdasarkan data pengadaan, paket dengan metode swakelola berjudul “Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia – Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor” tercatat memiliki nilai realisasi sebesar Rp 1.983.800.000 dengan status paket selesai dan serapan 100 persen tanpa sisa anggaran. Nilai tersebut memicu pertanyaan publik. Pasalnya, hampir Rp 2 miliar dialokasikan khusus untuk honorarium kegiatan di lingkup Bagian Umum, yang secara fungsi merupakan unsur pelayanan administratif pemerintahan.Upaya konfirmasi kepada KEPALA BAGIAN(KABAG) /KEPALA SUBTANSI BAGIAN UMUM (KASUBAG) terkait di Bagian Umum belum membuahkan hasil. Saat didatangi 2/03/2026, pejabat yang berwenang disebut tidak berada di tempat. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai:

• Jumlah total kegiatan yang dibiayai
• Rincian besaran honor per kategori
• Identitas narasumber (internal atau eksternal)
• Mekanisme evaluasi output kegiatan
• Ketiadaan penjelasan ini menimbulkan ruang tafsir di tengah masyarakat.

Metode swakelola berarti kegiatan dilaksanakan sendiri oleh perangkat daerah. Dalam praktiknya, model ini menuntut transparansi ekstra, terutama terkait daftar penerima honor dan dasar perhitungan biaya. Serapan anggaran yang tepat 100 persen juga menjadi perhatian. Secara administratif memang tidak melanggar aturan, namun publik berhak mengetahui apakah realisasi tersebut benar-benar berbasis kebutuhan riil atau sekadar penyesuaian pagu anggaran di akhir tahun.

Pengelolaan APBD pada prinsipnya harus memenuhi asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa keterbukaan data rinci, sulit bagi publik untuk menilai apakah penggunaan hampir Rp 2 miliar tersebut telah memberikan manfaat yang sebanding.

Kontrol sosial atas penggunaan anggaran daerah bukanlah bentuk tudingan, melainkan bagian dari partisipasi publik dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Bagian Umum Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memberikan tanggapan resmi.