Tasikmalaya, cakrawalaonline.com

Jalan Cihideung di Tasikmalaya yang dikenal sebagai urat nadi aktivitas ekonomi, kini menghadirkan ironi gelap di tengah kota 15/04/26. Sejumlah lampu penerangan jalan umum (PJU) tampak tidak berfungsi, menyisakan ruang publik yang minim cahaya dan jauh dari standar keamanan dasar.

Kondisi ini bukan terjadi di wilayah terpencil, melainkan di kawasan strategis yang setiap hari dilalui masyarakat. Namun hingga kini, tidak terlihat respons cepat yang sebanding dengan risiko yang dihadapi warga.

Ketiadaan penerangan di ruang publik aktif membuka dua kemungkinan serius kelalaian pemeliharaan, atau lemahnya pengawasan anggaran dan operasional Keduanya bermuara pada satu hal fungsi pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kondisi jalan gelap:

1.Potensi kecelakaan meningkat

2.Ruang kejahatan terbuka

3.Rasa aman publik tergerus

Artinya, yang padam bukan hanya lampu

tetapi juga jaminan perlindungan bagi warga.

Negara, melalui pemerintah daerah, memiliki kewajiban menjamin keselamatan warga di ruang publik. Ini bukan pilihan, tapi mandat konstitusional.

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan, maka Berpotensi melanggar prinsip pelayanan publik Dapat dikaitkan dengan unsur kelalaian sebagaimana prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika sampai menimbulkan korban, Dengan kata lain pembiaran bisa berujung konsekuensi hukum, bukan sekadar kritik publik.

Kondisi ini layak didalami lebih jauh:

1.Apakah anggaran PJU telah dialokasikan namun tidak optimal?

2.Apakah ada keterlambatan atau kelalaian dalam perawatan?

3.Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan di lapangan?

Tanpa transparansi, publik berhak menilai ada yang tidak beres dalam tata kelola.

Di pusat kota, masyarakat berjalan dalam gelap bukan karena kota kekurangan listrik, melainkan karena kehadiran negara terasa redup di titik paling terlihat. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra kota tetapi keselamatan warganya.

-Abdul rahmat