Tasikmalaya cakrawalaonline.com

Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan setelah muncul proyek pembangunan Gedung dan Jalan BUMP Kecamatan Cisayong senilai Rp1.888.750.000 dari APBD 2026 yang kini tengah berlangsung. Paket pekerjaan konstruksi di bawah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya itu memunculkan tanda tanya publik terkait urgensi, transparansi, hingga pengawasan proyek.

Berdasarkan data RUP, proyek tersebut mencakup pembangunan gedung dan jalan sekaligus dalam satu paket tender dengan jadwal kontrak April hingga Juli 2026. Namun hingga kini, rincian teknis proyek seperti volume pekerjaan, panjang jalan, spesifikasi bangunan, hingga target manfaat bagi petani belum banyak diketahui publik.

Yang menjadi perhatian, upaya konfirmasi kepada pejabat terkait disebut mengalami hambatan. Kepala dinas maupun kabid terkait dikabarkan sulit ditemui untuk memberikan penjelasan resmi. Saat didatangi ke kantor, pejabat yang bersangkutan beberapa kali tidak berada di tempat.

Situasi itu justru memunculkan pertanyaan baru di tengah proyek bernilai hampir Rp2 miliar tersebut. Publik menilai pejabat seharusnya terbuka memberikan penjelasan karena proyek menggunakan uang rakyat.

“Kalau proyeknya memang untuk kepentingan petani dan sesuai aturan, kenapa sulit memberikan penjelasan ke publik?” 

Selain nilai anggaran yang cukup besar, proyek ini juga disorot karena menggabungkan pembangunan gedung dan jalan dalam satu paket. Sejumlah pihak menilai pola seperti itu perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun pengawasan teknis di lapangan.

Dalam dokumen yang beredar, aspek pengadaan berkelanjutan seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan bahkan tercatat tidak diterapkan. Padahal proyek infrastruktur pertanian semestinya mempertimbangkan dampak lingkungan dan manfaat ekonomi masyarakat sekitar.

Pengamat menilai proyek semacam ini rawan menjadi sorotan apabila transparansi minim dan pejabat terkait sulit dikonfirmasi. Apalagi pembangunan fisik untuk sektor pertanian kerap dipertanyakan efektivitasnya jika tidak dibarengi aktivitas usaha yang jelas.

Masyarakat berharap proyek yang dibiayai APBD itu benar-benar memberi dampak nyata, bukan sekadar pembangunan fisik yang akhirnya minim manfaat atau berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. -Rahmat